Dengan dicabutnya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 37 Tahun 2007) maka mulai tanggal 1 Januari 2017 Dinas Perhubungan berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

    Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut aturan yang mengatur pembentukan dan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
   dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan

    Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas urusan bidang perhubungan menyelenggarakan fungsi:

• Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
  serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
• Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
  serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
• Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
  serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
4. Bidang Prasarana Transportasi;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi;
6. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.